sumber twitter mark Mei 98, Saat Wiranto 'Kabur' dari Jakarta Demi Jadi Inspektur Upacara Cetak halaman ini

Mei 98, Saat Wiranto 'Kabur' dari Jakarta Demi Jadi Inspektur Upacara

Ditulis oleh  Ady Nugraha
Diterbitkan di hukum & politik

beb95fcb e3eb 4065 8adf b274f922433c 169

Foto: CNNIndonesia

 

Sumber.com - Tanggal yang sama, 14 Mei 1998 silam. Saat itu Jakarta tengah berada dalam situasi genting. Aksi demonstrasi terjadi di mana-mana. Ada kerusuhan masal, massa meminta Soeharto sebagai pucuk pimpinan tertinggi negara lengser. 

 

Setidaknya ada dua sosok yang dipersalahkan sebagai buntut insiden tahun tersebut; Wiranto dan Prabowo Subianto. Wiranto saat itu adalah Pangilma ABRI. Sedangkan Prabowo adalah Pangkostrad. Dengan kata lain, Prabowo adalah anak buah Wiranto. 

 

Secara struktur, Wiranto mestinya merupakan sosok yang paling bertanggung jawab atas berbagai persolan pelanggaran HAM saat itu. Paling tidak karena dia adalah pimpinan ABRI. 

 

Dia dianggap gagal mengendalikan situasi keamanan nasional saat itu yang berujung dengan lengsernya Presiden Soeharto. Tapi, hebatnya, Wiranto tetap diberi jabatan sebagai Panglima ABRI oleh pengganti Soeharto, BJ Habibie, pada tahun 1998-1999.

 

Ketika Gus Dur terpilih sebagai Presiden pada Oktober 1999, Wiranto diberi jabatan Menko Polkam. Tapi, belum sampai setahun ia dicopot dari jabatannya pada tahun 2000 karena desakan dunia internasional yang menudingnya sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat. 

Setelah tak mempunyai jabatan apapun di pemerintahan, pensiunan jenderal bintang empat itu tenang-tenang saja meski desakan untuk mengadilinya di mahkamah internasional terus bermunculan. Bahkan ia dengan penuh percaya diri mengikuti konvensi capres Partai Golkar pada 2003 dan tampil sebagai pemenang, mengalahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung.

 

Pada Pilpres 2004 Wiranto berpasangan dengan Sholahuddin Wahid bertarung dalam Pilpres 2004, melawan pasangan Megawati – Hasyim Muzadi, SBY-JK, dan Amien Rais – Siswono Yudhohusudo. Hasilnya, Wiranto - Sholahuddin Wahid takluk pada putaran pertama. Dan yang keluar sebagai pemenang adalah SBY-JK.



Setelah gagal dalam Pilpres 2004, Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Ia dicalonkan sebagai capres oleh Hanura pada Pilpres 2009. Sayangnya, Hanura tak memperoleh suara yang signifikan. Hanura untuk sementara memperoleh 3%.

 

Kecilnya perolehan suara Hanura tak mematahkan semangat Wiranto. Ia aktif menjalin komunikasi politik dengan PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, dan partai-partai lain agar bisa diajukan sebagai capres. Dalam perkembangan terakhir, kabarnya Wiranto bersedia banting harga menjadi cawapres. Kemungkinan besar ia akan menjadi cawapres berpasangan dengan JK. 

 

Mantan Mayor Jendral (Mayjen) Kivlan Zein pun menceritakan kronologis kejadian pada Mei 1998. Dalam bukunya â€œKonflik dan Integrasi TNI-AD” Kivlan mengatakan bahwa ada kerancuan kepemimpinan di tubuh aparat. Mestinya, menurut Kivlan, seorang pemimpin ABRI berada di Jakarta sebagai komando untuk menghalau aksi.

 

Namun kenyataannya, Wiranto tidak ada di tempat. Terlebih kepergiannya hanya untuk menjadi Inspektur Upacara dalam rangka serah terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Malang pada hari Kamis tanggal 14 Mei 1998. 

 

Sedangkan Prabowo yang bertugas di lapangan membutuhkan arahan terkait langkah yang mestinya ditempuh. Namun dalam hal ini, Wiranto menuding bahwa Prabowo melakukan langkah dengan keputusan sendiri. Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) Johanes Suryo Prabowo pun menegaskan bahwa Prabowo Subianto bukanlah pelanggar HAM sebenarnya, karena ia hanya menjalankan perintah atasannya.

 

Suryo Prabowo menambahkan, dalam surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengenai pemecatan Prabowo tidak menunjukkan adanya pelanggaran HAM. Bahkan, setelah Tim Pencari Fakta melakukan investigasi, mereka tidak bukti keterkaitan Prabowo dalam kasus 1998.

 

Akan tetapi saat ini sangat sulit untuk menjerat Wiranto, bahkan PBB sekalipun. Walaupun Wiranto sebagai Panglima ABRI saat itu dinilai gagal mempertanggungjawabkan posisinya sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan pada Tragedi Mei 1998.

 

Wiranto mengklaim, saat kejadian itu, dia selaku Panglima ABRI telah melakukan pencegahan dan menginstruksikan untuk mengusut siapa pun, baik dari sipil maupun militer yang terlibat kerusuhan Mei 1998.



Pernyataan Wiranto dibantah oleh puluhan mantan Kopassus yang bersaksi pada saat Pilpres 2014 lalu. Perwakilan mantan Kopassus, Kolonel (Purn) TNI Ruby menegaskan bahwa  mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto merupakan pihak yang paling bertanggung jawab pada peristiwa Mei 1998.

 

Selain dikaitkan dengan insiden Mei 1998, Wiranto juga diduga terlibat dalam pelanggaran HAM lainnya. Pada 15 Januari 2004, ketika Wiranto adalah calon presiden Indonesia, ia dilarang masuk ke Amerika karena tuduhan kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).



Ia disangka atas kekerasan di Timor Timur yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas pada 1999. 

 

 

Baca 684 kali Terakhir diubah pada Selasa, 14 Mei 2019 10:11
Nilai Artikel ini
(0 pemilihan)

Terkini dari Ady Nugraha

Artikel Terkait

Seputar Penulis

Ady Nugraha

Seorang pria lulusan Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Disamping aktif dalam dunia tulis-menulis, beliau juga menyukai fotografi dan sepakbola.

Facebook: Ady Nugraha